DPR RI Komisi X : Pembangunan Pariwisata Bersifat Memberdayakan Masyarakat

0
Ketika pembukaan Bimtek di Hotel Santika Gubeng, Surabaya. (Ist)

halopantura.com Surabaya – Salah satu anggota DPR RI Komis X, Ridwan Hisjam, memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Sinkronisasi Antar Lembaga dalam mendukung Promosi Pariwisata Indonesia, dilaksanakan di Hotel Santika Gubeng, Surabaya pagi ini, Senin (14/8/2017).

Dukungan pada sektor pariwisata, merupakan langkah sektor strategis nasional dikarenakan sektor itu sebagai penyumbang devisa, instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.  Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan harus menggunakan pendekatan pertumbuhan  dan  pemerataan ekonomi serta  kesejahteraan rakyat yang.

Anggota DPR RI Komis X, Ridwan Hisjam, menyampaikan beberapa poin penting dalam membangun pariwisata khususnya didaerah. Yakni berorientasi kepada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat dan lembaga.

“Kepariwisataan itukan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” terang Ridwan Hisjam, anggota dewan Fraksi Golkar.

Berdasarkan penjelasan pasal 7 huruf  D UU nomor 10 tentang Kepariwisataan secara tegas dan eksplisit menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Namun harus melibatkan berbagai pihak, khususnya pihak swasta dan masyarakat.

“Kerjasama dengan berbagai pihak tersebut tentu sangat penting untuk meningkatkan promosi pariwisata Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu, lanjut Ridwan, pemerintah pusat juga menargetkan beberapa poin penting untuk kepariwisataan di tahun 2017, diantaranya  Kontribusi Pada PDB Nasional sejumlah  13 persen dengan umbangan Devisa sebesar 200 triliun dan jumlah Tenaga Kerja sebanyak 12 juta orang. Kunjungan Wisatawan Mancanegara, sebanyak 15 juta kunjungan, dan perjalanan Wisatawan Nusantara ada 265 juta perjalanan.

“Untuk itu Dewan mendesak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI untuk melakukan langkah konkrit dan meningkatkan koordinasi dan sinergitas penguatan program 10 destinasi wisata prioritas,” terangnya.

“Program promosi pengembangan pariwisata harus mengacu pada peta jalan, dan didukung dengan kesiapan sumber daya manusia, kesadaran masyarakat atas sadar wisata. melakukan promosi dengan model lain misalnya tidak lewat iklan tetapi mengajak partisipasi masyarakat dan/atau kampus dan pemangku kepentingan yang bersifat afirmatif,” tambah Ridwan. (*/roh)

Tinggalkan Balasan