DPRD Bojonegoro Menilai Kinerja BUMD Menurun

0
Ilustrasi sidang paripurna.

halopantura.com Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro merasa geram dengan kinerja beberapa badan usaha milik daerah (BUMD). Pasalnya, beberapa tahun belakangan, BUMD ini sering tidak mencapai target pendapatan asli daerah (PAD), sehingga DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Lasuri mengatakan, kinerja BUMD dinilai menurun. Terlihat dari kurangnya setoran pendapatan yang diberikan kepada daerah.

Dalam waktu dekat komisi B berjanji memanggil seluruh BUMD untuk dilakukan evaluasi. “Segera kita lakukan evaluasi terhadap seluruh BUMD,” kata Lasuri.

Ada 4 BUMD yang bakal menjadi sasaran evaluasi dari DPRD, yaitu PT ADS, PT BBS, Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK), dan PD. BPR. Sedangkan untuk BUMD PD pasar akan masuk kedalam dinas perdagangan dan pasar.

Dia mengambil contoh, PT BBS yang pada tahun 2017 ini diprediksi tidak bisa menyumbang PAD. Padahal PT BBS hanya ditarget Rp. 50 juta per tahun.

Kondisi itu menunjukkan kinerja yang lesu dari PT BBS, yang dibentuk pada awalnya agar masuk ke bisnis perminyakan. Hal itu diperparah dengan target produksi di sumur tua dari Pertamina yang belum bisa dipenuhi oleh PT BBS.

” Sebelumnya lini bisnis PT BBS ini kan juga belum jelas, tapi sekarang sudah ada sumur tua,” terang politisi Partai Amanat Nasional tersebut.

Sementara itu, Kepala badan pendapatan daerah (Bapenda) kabupaten Bojonegoro Heri Sujarwo membenarkan, menurutnya BUMD yang ada kinerjanya patut dievaluasi. Agar pendapatan asli daerah (PAD) dari bisnis bisa terus ditingkatkan ditengah merosotnya sisi pendapatan dari DBH migas.

Heri membenarkan PT BBS tidak bisa setor PAD pada tahun 2017 ini, jika dilihat kinerja tahun sebelumnya. ” PAD 2017 kan dari kinerja 2016, untuk tahun 2018 kita tahu BBS baru mengerjakan sumur tua pada akhir tahun,” Kata Heri.

  1. BPR sendiri cukup stagnan menyumbang PAD dikisaran angka Rp. 3 milyar. Angkat itu cukup kecil jika dibandingkan dari nilai investasi Pemkab Bojonegoro di PD. BPR yang mencapai 200 milyar lebih.

Sedangkan Hotel griya Dharma Kusuma (GDK) kata Heri, juga sama memberikan sedikit sumbangan PAD. Dari target Rp. 500 juta dalam setahun, GDK hanya mampu memberikan sekitar Rp. 300 juta saja.

” Gak ada 500 juta, tidak bisa sesuai target semua, memang itu perlu dievaluasi.” pungkasnya. (dian/roh)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here