KPU Bojonegoro Resmi Kukuhkan Anggota PPK dan PPS

0
Para undangan ketika menghadiri prosesi pelantikan. (Galuh Setiyadi)

halopantura.com Bojonegoro – Sebagai persiapan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2018 kedepan. KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kamis (23/11/2017).

Pelantikan itu sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor : 20/PP.05.3-Kpt/3522/KPU-Kab/XI/2017 tentang pembentukan dan penetapan anggota PPK pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro sejumlah 140 orang.

Selanjutnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupateb Bojonegoro Nomor : 21/PP.05.3-Kpt/3522/KPU-Kab/XI/2017 tentang pembentukan dan penetapan anggota PPS pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro sejumlah 1.290 orang.

Acara pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan KPU Bojonegoro, kemudian pengucapan sumpah dan janji PPK dan PPS yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Bojonegoro, M. Abdim Munib. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatangan berita acara pengambilan sumpah dan janji yang diwakili oleh perwakilan anggota PPK dan PPS.

“Selamat kepada seluruh anggota PPK dan PPS, saat ini sudah dimulai tahapan pemilihan umun serentak pada 2018 dan pemilihan umum serentak nasional pada 2019. Dengan sudah dilantik maka anggota PPS dan PPK tidak lagi bebas karena sudah diikat menjadi penyelenggara Pilkada dan harus bersikap netral,” ucap M. Abdim Munib.

Abdim Munib berharap pada pelaksanaan pemilukada serentak di 2018 ini dapat terlaksana dengan lebih baik dan tidak ada hal dikemudian hari. Dalam proses serentak di tahun 2018 tidak hanya memilih Bupati dan Wakil Bupati semata namun juga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sekaligus persiapan pemilihan umum serentak nasional.

Karenanya teknis untuk dikuasai dan pihaknya akan menggelar bimbingan teknis agar bisa menjalankan tugas dengan baik, prinsip KPU adalah penyelenggara pemilu melayani dan tidak memberikan diskon. Dalam hal ini akan memperlakukan semuanya dengan adil. KPU pusat mencanangkan bahwa penyelenggaraan pemilu yanh integritas yakni tata cara penyelenggaraan pemilu jelas dan terukur.

“Kedua tidak berpikir siapa yang akan menang, namun menyelenggarakan sesuai tata perundang undangan. Yakni melaksanakan semua tahapan sesuai tata perundang undangan yang berlaku,” ujarnya. (luh/roh)

Tinggalkan Balasan