Penolakan Rencana Pengeboran Minyak, Pjs Bupati Akan Panggil Camat

halopantura.com Jombang – Aksi penolakan warga terhadap rencana pengeboran sumur minyak  di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben, Jombang mendapatkan tanggapan dari Pjs Bupati Jombang Setiajit. Pihaknya akan memanggil camat setempat terkait masalah tersebut.

Menurut Setiajit, Camat bagian dari Pemerintah Kabupaten Jombang dan sebagai kepanjangan tangan bupati, punya kewajiban mensosialisasikan dan menjelaskan ke warga jika rencana pengeboran merupakan proyek nasional.

“Sebenarnya ini proyek nasional. Bukan regional apalagi lokal. Saya nanti panggil camat setempat. Tidak boleh mengatakan di salah satu media jika tidak ada sosialisasi. Salah itu. Ya dia yang punya tanggung jawab sosialisasi tentang proyek nasional,” kata Setiajit kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, Jombang sebagai daerah agraris, kalau hanya ditopang dari bidang agraris saja, pendapatan perkapita tidak bisa naik. Tapi, jika ditopang bidang industri, ada gas dan sebagainya akan ada lompatan.

Setiajit menjelaskan, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jombang saat ini di kisaran Rp 31 triliun bisa akan ada lompatan hingga menjadi Rp 50 triliun.

“Demokrasi ini musyawarah untuk mufakat. Yang belum tersentuh (sosialisasi) kita sosialisasikan. Ujung-ujungnya ini kan untuk kepentingan negara,” ujar Setiajit, Kamis (5/4/2018).

Sebelumnya, warga Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang menggalang tandatangan penolakan kabar akan dilakukan pengeboran gas yang akan dilakukan Lapindo Gas di desa setempat.

Mereka memampangkan spanduk berisi kalimat penolakan dengan dibubuhi tanda tangan. Alasannya, mereka takut terjadi peristiwa memilukan yang pernah terjadi di Kabupaten Sidoarjo, berupa semburan lumpur panas yang hingga kini belum terhenti.

Pemicu kekhawatiran lainnya, karena minimnya sosialisasi rencana pengeboran yang dilakukan perusahaan gas tersebut. Sebab, warga tahu adanya informasi rencana pengeboran dari pemerintahan desa. (fin/roh)