Pjs Bupati Jombang : KPK Monitoring Sistem Pelayanan Data Kependudukan
halopantura.com Jombang – Empat orang petugas KPK mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang. Kedatangan lembaga anti rasuah itu untuk memantau sistem pelayanan data kependudukan, di Jombang.
Pjs Bupati Jombang, Setiajit membenarkan kantor dinas tersebut telah didatangi oleh petugas KPK. Ia menyebut, KPK itu ada dua unsur yakni unsur pencegahan dan unsur penindakan.
“Itu tim dari KPK, prinsipnya akan mengevaluasi, akan melakukan monitoring kepada sistem untuk pelayanan kependudukan, atau yang pada umumnya disebut e-KTP,” kata Setiajit, Kamis (5/4/2018).
Setiajit mengungkapkan, meski e-KTP tengah menjadi sorotan publik, tetapi di Pemkab Jombang tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bahkan, pembuatan e-KTP di Jombang, bisa dilayani di tingkat kecamatan.
“Memang ada aplikasi yang mungkin belum dilaksanakan, sehingga tadi ada pembinaan dari KPK, yang datang ke Dukcapil. Barangkali ada aplikasi yang belum dilaksanakan, mengapa kemudian seluruh rekaman data rekaman data penduduk yang ada di Jombang belum menyambung ke aplikasi di tingkat nasional,” terangnya.
Jika memang aplikasi yang ada di Dispendukcapil, tidak ada masalah, lanjut Setiajit, tentunya KPK tidak mungkin akan mendatangi kantor data kependudukan tersebut.
“Saya justru minta tolong ke KPK untuk melakukan identifikasi, mana yang belum dilakukan oleh Pemkab Jombang, mana yang sudah dilakukan, atau mana yang tidak bisa kita lakukan. Nanti hari Jumat pagi kita akan bertemu kembali dengan KPK, untuk merumuskan perbaikan pelayanan e-KTP di Jombang,” ujarnya.
Terkait adanya dugaan penyimpangan di Dinas tersebut, Setiajit mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Memurut Setiajit, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK, tentunya didasari adanya indikasi penyimpangan.
“Kami tidak tahu penyimpangannya dimana dan kapan. Dan kemudian apakah penyimpangan itu dilakukan Pemkab Jombang, ataukah di pusat,” tandasnya. (fin/roh)