Terapkan Protokol Kesehatan, Semua Fraksi DPRD Tuban Setujui Penetapan APBD 2021

0
Persetujuan bersamaan terkait penetapan RAPBD tahun anggaran 2021 antara Bupati dengan pimpinan DPRD Tuban. (rohman)

halopantura.com Tuban – Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban kompak menyetujui dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (RAPBD) Tuban tahun anggaran 2021.

Persetujuan itu setelah wakil rakyat membacakan laporan kesimpulan Badan Anggaran (Banggar) tentang RAPBD 2021. Setelah itu dilanjutkan dengan enam Fraksi DPRD Tuban menyampaikan Pandangan Akhir (PA) didalam sidang paripurna yang digelar digedung dewan setempat, Jumat, (23/10/2020).

Kemudian, dilanjutkan dengan tanda tangan persetujuan bersama antara pimpinan dewan dengan Bupati Tuban H. Fathul Huda.

Sidang paripurna itu digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yakni, seluruh undangan yang hadir diwajibkan cek suhu tubuh, wajib pakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kami menyampaikan terima kasih, dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif ini terus ditingkatkan untuk pembangunan Tuban kedepan,” ungkap Bupati Tuban dalam sambutannya.

RAPBD Tuban tahun anggaran 2021 disahkan sekitar Rp 2,4 triliun. Dimana, anggaran itu menurun sebesar 16 persen dibandingkan APBD tahun 2020 yakni sekitar Rp 2,6 triliun. Penurunan anggaran tersebut salah satunya dikarenakan adanya dampak Pandemi Covid-19.

“RAPBD tahun anggaran 2021 disahkan sekitar Rp 2,4 triliun, tahun 2020 sekitar Rp 2,6 triliun. Turun 16 persen dampak Covid-19 dan lainnya,” ungkap Ketua DPRD Tuban H. Miyadi.

Selain itu, Ketua DPRD Tuban menyampaikan terima kasih kepada eksekutif dan seluruh anggota dewan yang telah menyelesaikan agenda lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya. Termasuk, memberikan apresiasi kepada semua fraksi yang telah menyetujui dalam pengesahan RAPBD tahun anggaran 2021 menjadi Perda.

“Ini pengesahan lebih awal lebih dari pada tahun-tahun sebelumnya. Karena ini bentuk komitmen kita bersama antara eksekusi dan legislatif untuk pembahasan ini didahulukan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (rohman)

Tinggalkan Balasan