Warisan Kemiskinan dan Pengangguran Menjadi Pekerjaan Rumah Buat Bupati Terpilih di Pilkada Tuban 2020

0
Fauzin

Oleh: Fauzin*

halopantura.com – Kabupaten Tuban Bersama dengan 18 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sedang menanti terpilihnya Kepala Daerah (Bupati) yang baru hasil Pilkada Tahun 2020. Meski dalam kondisi pandemi virus corona, tahapan Pilkada masih berjalan. Hal ini sesuai dengan keputusan Pemerintah Pusat yang telah memutuskan akan tetap menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember Tahun 2020. Sehingga tahapannya terus berjalan, termasuk tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 26 September tahun 2020.

Kampanye dalam kondisi seperti sekarang ini tentu tidak mudah bagi para pasangan calon Bupati dan calon wakil bupati. Sebab, antara kebutuhan kampanye dengan kebutuhan memutus tali penyebaran virus corona adalah dua hal yang saling berlawanan. Dimana untuk kampanye dibutuhkan peran serta aktif dari Pasangan Calon dan masyarakat calon pemilih, sementara kebutuhan untuk memutus tali penyebaran virus yaitu masyarakat harus menghindari kerumunan dan lebih banyak tinggal dirumah atau sifatnya pasif.

Keterbatasan yang disebabkan oleh kondisi pandemi membutuhkan cara berkampanye yang kreatif. Upaya-upaya kampanye yang luar biasa menjadi penting untuk dirumuskan agar pesan, visi, misi dan program dari para calon bupati dan calon wakil bupati dapat ditangkap dan dipelajari oleh masyarakat. Tahapan kampanye merupakan tahapan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna mendapatkan pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan. Kampanye juga sebagai ajang untuk proses Pendidikan politik bagi semua pihak yang menghendaki sebuah demokrasi yang berkualitas.

Melalui tahapan kampanye para calon bupati dan wakilnya dapat menyampaikan Visi, Misi dan terobosan program-programnya. Apalagi mengingat masih banyak warisan Pekerjaan Rumah dari Bupati Fathul Huda untuk Bupati terpilih nantinya. Diantara pekerjaan rumah yang menunggu terobosan program dari Bupati terpilih yaitu soal pengentasan kemiskinan dan penyelesaian pengangguran di Kabupaten Tuban.

Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban menempati peringkat kemiskinan kelima diantara Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Bahkan, jumlah penduduk miskin di kabupaten Tuban menjadi yang terbesar di wilayah eks-Karesidenan Bojonegoro (Bojonegoro, Tuban, Lamongan), persentase penduduk miskin Kabupaten Tuban merupakan yang tertinggi. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bojonegoro (12,38 persen).

Hingga tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban masih mencapai angka 178.640 Jiwa, sementara di Kabupaten Lamongan jumlahnya 164.000 Jiwa dan di Kabupaten Bojonegoro lebih rendah lagi yaitu 163.940 Jiwa. Dengan Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban di angka 14,58 persen, maka menempatkan Kabupaten Tuban di peringkat lima tertinggi kemiskinannya dari 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur.

Pekerjaan rumah berikutnya yaitu terkait dengan pengangguran di Kabupaten Tuban. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban bahwa jumlah pengangguran terbuka mencapai angka 18.296 orang. Sementara pada awal tahun 2020 jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 5.091 orang. Sesuai dengan pendapat pakar bahwa keberadaan angka pengangguran ini menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kemiskinan.

Angka-angka tersebut sekaligus juga mengkonfirmasi bahwa industrialisasi di Kabupaten Tuban hingga saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan pengangguran. Padahal, berdasarkan catatan dari Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja bahwa jumlah perusahaan di Kabupaten Tuban hingga akhir tahun 2019 sebanyak 790 perusahaan.

Tiga pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati telah ditetapkan dan telah mendapatkan nomor urut serta sedang proses berkampanye. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut satu dalam kampanyenya mengusung tagline Tuban Tumoto yang akan menerjemahkan visi dan misinya ke dalam lima program prioritas yang secara garis besar yaitu program pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup manusia, memperkuat jati diri masyarakat, meningkatkan kemandirian ekonomi dan optimalisasi potensi daerah, dan memperkuat tata Kelola pemerintahan.

Sementara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut dua dengan tagline Mbangun Deso Noto Kuto, menerjemahkan visi dan misinya ke dalam bentuk program prioritas pembangunan infrastruktur partisipatif, membangun sumber daya manusia, membangun serta memantapkan peran serta masyarakat, Pemerintahan Desa, BUMDesa, dan dunia usaha, membangun ekonomi kerakyatan, membangun Pendidikan partisipatif, membangun lingkungan, membangun kesehatan, menumbuhkembangkan pemuda wirausaha, dan membangun pemerintahan yang melayani.

Untuk pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut tiga taglinenya Tuban Milik Bersama ini menerjemahkan visi dan misinya kedalam program Nawa Bhakti Setia Negara, yaitu Program Tuban Cerdas, Sehat, Harmoni, Mandiri, Makmur, Kerja, Agro, Bangkit, dan Program Tuban Melayani.

Program-program tersebut penting untuk dicermati relevansinya dengan warisan kemiskinan dan pengangguran yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi Bupati terpilih. Pertama, program meningkatkan kemandirian ekonomi dan optimalisasi potensi daerah dari pasangan nomor urut satu. Program ini akan menjadi andalan bagi pasangan tersebut untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Jika ditelaah lebih rinci lagi bahwa program ini membukakan pintu bagi para investor menanamkan modal diantaranya pada sektor industri migas, kimia, dan hilirisasi pertanian. Pasangan calon nomor urut satu ini sepertinya yakin bahwa kehadiran industri akan menjamin terserapnya tenaga kerja lokal. Kedua, mari mencermati tawaran program dari pasangan calon nomor urut dua yang relevan dengan penyelesaian kemiskinan dan pengangguran, yakni program BUMDesa, ekonomi kerakyatan dan menumbuhkembangkan pemuda wirausaha.

Pasangan calon nomor urut dua berkeyakinan bahwa BUMDesa dan ekonomi kerakyatan dapat jadi motor penggerak perekonomian di desa dan masyarakat Tuban secara keseluruhan. Sementara program pemuda wirausaha akan menciptakan pengusaha-pengusaha muda yang dapat menciptakan dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Sehingga para pemuda potensial tidak lagi mondar-mandir dan bingung melamar pekerjaan. Ketiga, mari mencermati program Tuban Mandiri yang ditawarkan oleh pasangan calon nomor urut tiga. Terjemahan dari program ini diantaranya yaitu ingin memberikan kemudahan investasi dan pembangunan Kawasan industri terintegrasi di Pantai Utara.

Sekilas terdapat kesamaan dengan program dari pasangan nomor urut satu, yakni sama-sama ingin menghadirkan para investor dalam membangun kemandirian ekonomi di Kabupaten Tuban.

Mencermati program-program yang ditawarkan oleh pasangan calon tersebut bermakna penting guna untuk pertimbangan menemukan calon bupati yang relevan dengan pekerjaan rumah yang sudah menunggu. Sejauh ini dapat dipelajari bagaimana peran dari para investor yang bersamaan dengan berdirinya ratusan perusahaan jika dikaitkan dengan problem kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tuban.

Terlebih dimasa pandemi, ternyata lebih banyak perusahaan yang melakukan PHK dibandingkan dengan yang menerima pekerja baru. Maka, tawaran program yang lebih menjamin masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak menjadi lebih dibutuhkan buat masyarakat. Bupati terpilih sudah seharusnya membuat terobosan yang memungkinkan bagi masyarakat Tuban di usia produktif untuk dapat menciptakan pekerjaan sendiri dan bahkan dapat didorong untuk dapat membuka lapangan pekerjaan bagi yang lain. Perubahan paradigma pembangunan ekonomi juga seharusnya dirubah jika ingin mewujudkan kemandirian ekonomi ataupun Tuban yang mandiri.

Selama masih bergantung pada investor dan selalu mengarah pada kepentingan industrialisasi, maka selama itu pula bahwa yang Namanya kemandirian ekonomi ataupun Tuban mandiri hanya akan sebatas menjadi jargon semata. Itu artinya, kemandirian ekonomi ataupun Tuban mandiri hanya dapat diwujudkan dengan cara membangun Tuban menggunakan paradigma ekonomi kerakyatan dan mendorong warga usia produktif untuk berwirausaha. (*Pegiat Forum IDeA (Inisiasi Desa dan Agraria)

Tinggalkan Balasan