Mengejutkan, Direktur RSUD dr. Koesma Tuban Dicopot Bupati

1
Pelayanan di RSUD dr. Koesma Tuban. (rohman)
Pelayanan di RSUD dr. Koesma Tuban. (rohman)

halopantura.com Tuban – Kabar mengejutkan datang dari Pendopo Kabupaten Tuban terkait pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Koesma Tuban. Karena sebelumnya lembaga itu ditengarai sedang bersitengang dengan salah satu anggota dewan terkait dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial facebook.

Baca : https://www.halopantura.com/polemik-dewan-dengan-rsud-tuban-tak-perlu-terjadi/

Namun Pemkab Tuban membantah bahwa pergantian itu dikarenakan masalah tersebut. Hal itu diungkapkan Bupati Tuban, H. Fathul Huda, melalu Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein, bahwa pergantian tersebut murni untuk penyegaran lembaga.

“Pergantian itu untuk penyegaran karena dia (dr.Zainul Arifin, red) sudah menjabat lima tahun. Kalau dikaitkan dengan masalah itu (dugaan pencemaran nama baik, red) bukan, dan tidak ada,” terang Wabup Tuban, Senin, (22/5/2017).

Menurutnya, pergantian ini untuk meningkatkan kinerja lembaga dan saat ini Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban, dr. Saiful Hadi sebagai Plt Direktur RSUD Tuban. Sedangkan dr. Zainul Arifin ditugaskan untuk memperkuat kinerja rumah sakit sebagai dokter.

“Dia (dr. Zainul Arifin) itukan dokter spesialis Patologis Klinis, sehingga yang bersangkutan kembali ke tugas sebagai fungsionalnya untuk memperkuat kinerja,” beber Wabup Tuban.

Kepala Dinkes Tuban, dr. Saiful Hadi, ketika dikonfirmasi membenarkan soal penujukannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD dr. Koesma Tuban. Penujukan sebagai Plt tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban sejak tanggal 19 Mei 2017.

“Benar mas, Sejak tanggal 19 Mei saya aktif merangkap disana (sebagai Plt Direktur rumah sakit, red),” ungkap dr. Saiful Hadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Tuban, Tri Astuti, mengatakan bahwa pergantian itu hal yang bisa dan itu menjadi kewenangan Bupati. Namun dengan pergantian itu, anggota dewan itu berharap untuk pelayanan publik atau masyarakat harus di tingkatkan.

“Jika masih ada yang kurang baik harus diperbaki demi pelayanan terhadap pasien. Serta sarana prasarana yang belum lengkap harus tercukupi oleh management. Semua itu demi pelayanan terhadap pasien,” tegas politisi asal partai Gerindra itu. (rohman)

1 KOMENTAR

  1. Masalah mutasi (perpindahan) di kalangan birokrasi (PNS) yg menduduki jabatan itu adalah hal yg biasa. karena semua itu bisa mencegah terjadinya hal-hal yg tidak diinginkan oleh pejabat yg berwenang, (yaitu Bupati). Makanya kalau punya jabatan jangan sok kuasa, karena jabatan itu bukan segala-galanya. Bupati melakukan hal tsb. pasti punya alasan tertentu yg lebih baik, dan jabatan bukan warisan dari nenek-moyangnya kok. kena apa dinilai macem-macem, semua itu hanya milik Allah SWT. Semuanya itu harus dikembalikan pas-Nya kan beres.

Tinggalkan Balasan